Connect with us

Nasional

`SMSI Turut Bangun  MCK di Provinsi Banten Yang Tersisa

Published

on

Banten Segantisetungguan.com – Provinsi Banten yang sekarang dipimpin oleh gubernur Dr. Wahidin Halim perkembangannya dalam lima tahun terakhir luar biasa pesat.

Kawasan industri dan perumahan-perumahan baru bermuncula, Jalan-jalanpun di perlebar.

Namun masih ada yang tersisa di kota dan Kabupaten yang ada dalam Provinsi Banten, karena belum tertangani semua.

Di Kabupaten Serang, Pandegelang, dan Lebak, bahkan Kabupaten Tangerang yang paling dekat Jakarta, masih terdapat daerah yang butuh perhatian dalam hal layanan peningkatan kesejahteraan, kesehatan, serta akses jalan dan infrastruktur lainnya.

Maka tidak sulit bagi lembaga sosial atau Kementerian Sosial yang ingin mencari sasaran penerima bantuan sosial.

Mau membuat jembatan gantung, mau memperbaiki rumah penduduk, membangun sanitasi atau fasilitas umum seperti sekolah, itu tidak sulit mendapatkannya.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) juga tidak mengalami kesulitan ketika memilih membangun jalan dan MCK untuk warga.

Panitian HPN SMSI bersama Ketua SMSI Provinsi Banten  langsung dapat lokasi, yaitu di Kampung Jaha, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Bantuan pembangunan jalan dan pembangunan MCK yang diberikan SMSI kepada warga Kampung Jaha, pun disambut gembira.

Nampak para warga merasa senang, salah satunya Hasanah warga setempat mengaku saat ini kampungnya terlihat lebih rapi dan bersih.

“Sejak ada pembangunan jalan ini, kampung kami jadi rapi dan bersih. Mau lewat juga enak dan nyaman,” ujarnya saat ditemui wartawan, Minggu (02/06).

Selama ini, Hasanah mengaku kampungnya terlihat kumuh karena jalan antar kampung mereka masih seadanya, berupa jalan tanah yang tidak beraturan bentuknya. “Jalannya jelek, kalau hujan jalannya malah becek dan licin.”

Hasanah mengaku seringkali menggunakan sepeda motor melintasi jalan kampung jika ada keperluan ke rumah temannya. “Kalau dulu, terutama saat hujan kalau mau melintas harus hati-hati supaya tidak terpeleset. Jalannya juga becek jadi harus pelan-pelan supaya beceknya enggak ngotori celana,” tutur Hasanah.

Hal senada juga disampaikan Markani, warga setempat. Ia mengaku sangat bersyukur pada Hari Pers Nasional (HPN) 2021, SMSI membantu para warga dengan program bakti sosial berupa pembangunan ruas jalan kampung mereka juga ikut dibangun. “Lumayan jalan jadi bagus, enggak becek, enggak licin karena sudah diaspal,” tuturnya.

Anak-anak pun tampak riang gembira di sepanjang jalan baru itu. Mereka bersepeda, bermain bersama teman sebayanya.

Ketika anak-anak merasa harus buang air besar, langsung lari ke rumah yang sudah tersedia tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK) bantuan SMSI.

Tidak seperti sebelumnya mereka harus lari ke sawah, ladang milik orang lain untuk buang air besar. Pemilik lahan marah bersungut-sungut karena lahannya dijadikan tempat buang air besar.

Selain membangun jalan, SMSI juga membangun 16 MCK untuk warga. “Ini hadiah untuk warga pada hari peringatan Hari Pers Nasional 2021. Silakan digunakan dan dirawat,” tutur Ketua Umum SMSI Firdaus, setelah peresmian jalan dan MCK yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, 7 Februari 2021. (Tim Liputan SMSI)

Continue Reading

Nasional

Media Siber Daerah Rame-Rame Tolak “Berkah Presiden Jokowi” KPCPEN Kominfo.

Published

on

By

JAKARTA– Dugaan ketidak-adilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.

Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut “berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber.

Direktur Radar Mandalika dan Radarmandalika.id HM Syukur dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (26/7/2021) mengatakan, Kementerian Kominfo, sebagai etalase komunikasi Republik Indonesia, semestinya sangat tahu, peran media.

“Kami yakin, bahwa kebijakan presiden terhadap kerjasama dengan media di program KPCPEN tidak akan mungkin diskriminatif, sehingga ada kesenjangan seperti bumi dan langit. Jika sampai media rame-rame nenolak berkah presiden yang disodorkan Kementerian Kominfo, berarti ada yang salah dalam menjaga kepercayaan publik kepada pemerintahan Bapak Jokowi,” ujar Syukur.

Penanggung Jawab Papuatimes, Hans juga mengecam cara-cara diskriminasi yang dipraktikkan dalam pelaksanaan program KCPPEN.

“Kami sudah terbiasa dengan diskriminasi oleh pemerintah pusat, tetapi kami di Papua tidak pernah bayangkan, hal ini terjadi terhadap media. Kementerian Kominfo seharusnya membangun citra positif negeri ini,” ujar Hans.

Hans menolak kerjasama KPCPEN dari Kementerian Kominfo karena ini bukan membangun ekonomi nasional, tetapi terkesan pelecehan terhadap media.

“Kami tidak yakin program Bapak Jokowi diskriminatif dan seburuk seperti ini. Jika program Bapak Jokowi kepada media seperti ini, kami dari Papua lebih baik menolak dan tidak menerima program ini,” tandas Hans.

Ketua SMSI Sulawesi Selatan, Rasid sebelumnya mengatakan kegiatan Diseminasi KPCPEN merupakan kebijakan yang meminta semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media-media lokal.

“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah anggota kami. Nilai kontrak yang diberikan mulai 6 juta, 5 juta, 4 juta bahkan ada yang 3 juta rupiah/kontrak,” kata Rasid.

Rasid menyebutkan dengan frekuaensi konten 12-25 kali pemuatan/kontrak, didapat nilai sebesar lebih kurang Rp100 ribu/konten. Padahal dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar, seharusnya media-media daerah bisa memperoleh kompensasi antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta/artikel konten.

“Ibarat langit dan bumi jika kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh media-media lain di Jakarta. Bahkan harga sekantong Bansos (bantuan sosial) untuk fakir miskin pun bernilai lebih besar dari yang diperoleh media-media daerah anggota kami,” sebutnya.

Senada dengan pimpinan perusahaan media siber lainnya, Direktur Saibumi.com Donny Irawan salah satu media di Lampung menolak berkah Jokowi ini dan mempertanyakan penanganan KPCPEN di Kementerian Kominfo ini.

“Saya enggak ngerti, Kementerian Kominfo merupakan etalase komunikasi Republik Indonesia. Jika pola komunikasi yang dibangun Kementerian Kominfo seperti ini, sepertinya ada yang enggak beres” ujar Donny.

“Apa benar kebijakan presiden dalam pelaksanaan KPCPEN dengan media ada diskriminasi bagai bumi dan langit” ungkap Donny.

Menurut dia, Kemkominfo sebagai ujung tombak dari pemerintah saat ini, tidak boleh seenaknya melepas anggaran ke Agency dengan sangat liberal.

Ketua SMSI Jawa Barat Andy menyayangkan terhadap kebijakan Kementerian Kominfo tersebut. “Ini keterlaluan. Saya sayangkan hal ini terjadi, semestinya bijaksanalah. Muncul pertanyaan kami di daerah, jika masyarakat persnya saja dibuat begini, bagaimana masyarakat yang buta huruf dan buta informasi?” Kata Andy.

Pertanyaan lainnya, tambah Andy, muncul masalah seperti di Kominfo ini karena konsep presiden yang tidak komprehensif atau pelaksana KPCPEN oleh Menteri Kominfo yang tidak cakap atau memang orang-orang di kominfo yang bermasalah?

“Bayangkan. Anggaran 1,6 miliar yang sudah sangat kecil diperuntukkan bagi enam puluh anggota SMSI di daerah dan dibagi dengan nilai tiga juta rupiah sampai dengan Rp 12 juta per media. Dan, tiga juta rupiah itu untuk 20 kali tayang artikel dan 5 kali naik banner. Sisanya kemana? Ini Agencynya yang salah hitung, atau cash backnya yang terlalu besar?” tandas Andy.

Gugus Suryaman pengusaha pers siber dari Sultra juga menyampaikan kekecewaannya. “Kami diwajibkan menyerahkan Analytics tools (google analytics) dan CMS. Emangnya kominfo tidak ngerti, bahwa CMS itu jantung media kami. Alih-alih membantu media di masa pandemi, ini justru terkesan ‘menyandra’ media kami,” ujar Gugus.

Penjab Waspada Aceh Aldin berpendapat, Diseminasi KPCPEN di Kemkominfo patut diapresiasi sebagai wujud pelaksanaan pemberian insentif untuk media di tengah ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media akibat pandemi.

“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah,. Ini jelas merusak citra Bapak Jokowi” ujar Ketua SMSI Aceh ini.

Mestinya Punya Strategi dan Terukur

Pengamat Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi, Medrial Alamsyah menilai Indonesia bisa mengalami krisis kemanusiaan, jika pemerintah dalam hal KPCPEN serius mengatasi dua krisis yang sedang berlangsung, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

“Adanya protes media daerah dalam kegiatan diseminasi bukan saja menunjukkan tidak ada sense of crisis di tingkat pelaksana tim KPCPEN, tetapi juga lebih dari itu, terindikasi masih adanya  pelaksana yang melakukan kejahatan rutin birokrasi seperti korupsi dan manipulasi,” ujar Medrial Alamsyah.

Selanjutnya Medrial juga mengatakan seharusnya tim KPCPEN mengerjakan semua aspek dan detail dari pekerjaan dengan serius, punya strategi yang jelas dan terukur.

Menanggapi reaksi para pengusaha pers siber dari berbagai daerah mengenai pelaksanaan KPCPEN di Kementerian Kominfo, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat M Nasir mengatakan, pihak Kementerian Kominfo sebaiknya menelusuri di mana letak ketidak-adilan itu terjadi.

“Saya kira semua ini bisa ditelusuri oleh Kemkominfo, sehingga bisa diluruskan kembali. Semua harus jujur dalam mengemban amanah, dan tidak diskriminatif,” kata Nasir.

Menurut Nasir, sampai Senin petang (26/7/2021), surat resmi sudah dikirim ke Kementerian Kominfo mengenai masalah ini, namun hingga Senin petang (26/7/2021) belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo.

“Hingga kini surat yang dilayangkan SMSI belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo. Untuk menelusuri permasalah yang disampaikan SMSI, Ketua Umum SMSI Firdaus sudah minta konfirmasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, namun hingga kini belum ada jawaban” tutur Nasir. (***)

Continue Reading

Nasional

Kapasitas RS Penuh, Muzani Minta Fasilitas di Kompleks GBK Dijadikan RS Darurat COVID

Published

on

By

Jakarta – Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat signifikan. Beberapa Rumah Sakit di sejumlah daerah di Indonesia pun telah melebihi kapasitas perawatan akibat banyaknya pasien positif COVID yang dirawat.

Sehingga menyebabkan pasien-pasien yang lainnya diharuskan menunggu antrean untuk bisa dirawat karena tidak adanya ketersediaan tempat tidur dan ruangan. Persoalan ini tentu tidak hanya berkaitan dengan pasien positif covid, tapi juga pasien lain yang memiliki penyakit selain covid.

“Bupati Walikota dan Gubernur bersama dengan pemerintah pusat diminta untuk segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti pusat pendidikan dan latihan (diklat), stadion olahraga atau GOR. Termasuk pusdiklat yang dimiliki oleh sejumlah BUMN. Maka koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN menjadi perlu,” ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

Menurut Muzani, pembukaan RS darurat menjadi penting mengingat peningkatan jumlah kasus positif covid terus meningkat signifikan di banyak daerah. Dia juga meminta agar fasilitas yang ada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk membuka RS darurat covid. Karena saat ini Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus covidnya terbesar di Indonesia.

“Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tenis Indor dan sarana lainnya. Karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien,” jelasnya.

“Selain itu beberapa asrama haji juga dapat difungsikan sebagai RS darurat, apalagi tahun ini ibadah haji ditiadakan,” imbuh Wakil Ketua MPR RI itu.

Muzani melanjutkan, saat ini fasilitas kesehatan yang ada di Wisma Atlet telah melebihi kapasitas. Sebab sarana prasarana perawatan di Wisma Atlet telah penuh. Sehingga pasien covid pun harus menunggu antrean.

“Khusus di Jakarta, untuk kondisi seperti sekarang ini kita tidak mungkin bergantung pada Wisma Atlet yang sudah hampir melebihi kapasitas, yang menyebabkan pasien positif lainnya harus mengantre. Dan pembukaan RS darurat juga perlu dilakukan di daerah-daerah zona merah COVID-19 khususnya di Pulau Jawa,” papar Wakil Ketua MPR itu.

Dalam situasi seperti ini, yang diperlukan adalah kerjasama yang maksimal antara semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa.

Pemerintah juga diharapkan untuk membuka kembali peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi relawan dalam rangka penanganan covid di Indonesia. Karena saat ini seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan para dokter yang menangani pasien covid sangat kelelahan akibat terus meningkatnya jumlah kasus positif covid.

“Pemerintah sebaiknya membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menjadi relawan covid. Mengingat para nakes kita, seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat kelelahan karena pasien positif terus bertambah dan berdatangan ke setiap rumah sakit,” ujar Muzani.

Muzani juga meminta pemerintah untuk terus melakukan kontrol di lapangan agar protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. Masyarakat juga diminta untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker.

“Sekarang saatnya kita bahu membah, bekerja sama, dan saling membantu dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Jangan saling menyalahkan karena beban dan persoalannya begitu berat. Ini adalah masalah kita bersama. Kami percaya bahwa solidaritas dan kebersamaan kita akan mampu menghadapi badai ini. Dan pada akhirnya optimisme ini akan kita dapatkan. Dan pademi bisa kita lewati. Ini sudah berulang kali telah kita tunjukan dalam banyak persoalan bangsa,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Sabtu (26/6) Kementerian Kesehatan mencatat dalam sehari sebanyak 21 ribu orang terkonfirmasi positif COVID-19. Angka tersebut terbesar sepanjang pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Saat ini jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 2 juta jiwa lebih. Bahkan, angka kematian dalam sehari di Indonesia menapai 409 jiwa, jumlah itu dinilai sebagai angka kematianb terbesar di dunia melebihi Rusia.

Continue Reading

Nasional

Tiga Pelaku Pembunuh Wartawan di Sumut Terancam Hukuman Mati

Published

on

By

Pematangsiantar SS -Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjutak didampingi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Irwansyah sesuai janjinya kemarin kepada awak media, memaparkan hasil pengungkapan kasus pembunuhan Marsal Harahap di Mapolres Pematang Siantar yang terjadi Kamis (24/6/2021) sekira pukul 17.20 Wib.

Tim gabungan yang dipimpin oleh Dir krimmum Poldasu,Kombes Pol Tatan Dirsan setelah bekerja keras memeriksa 57 saksi, akhirnya berhasil meng ungkap sekaligus meringkus 3 (tiga) pelaku utamanya.

Salah satu tersangka adalah pemilik Ferrari Bar & Resto berinisial S (57), warga Jalan Seram Bawah, Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat.

Tersangka kedua adalah YFP (31), warga Jalan Melati, Kelurahan Tanjung Tongah, Siantar Martoba yang menjabat sebagai Humas atau manajer tempat hiburan malam Ferrari Bar & Resto.

Terduga ketiga adal A (oknum TNI) selaku eksekutor,yang menembak korban.

“Kita sudah meminta keterangan saksi-saksi dari Kantor LasserNewsToday sebanyak 3 orang, saksi warung tuak sebanyak 8 orang, saksi dari sekitar Hotel Siantar 16 orang, saksi di Tempat Kejadian Perkara, itu ada 23 orang dan saksi di Ferrari Bar & Resto itu sebanyak 5 orang, yang jumlahnya ada 57 orang” sebut Kapolda Sumut.

Kapoldasu juga menjelaskan kalau pihaknya sudah menelusuri seluruh perjalanan almarhum Mara Salem di saat-saat terakhir hayatnya. Polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti, antara lain rekaman CCTV.

Disamping itu polisi juga mengaman kan mobil milik Marsal, Datsun Go warna putih, BK 1921 WR, yang dikenderai Marsal Harahap, 1 unit sepedamotor Honda Vario, BK 6976 WAG, yang diken darai pelaku saat melakukan penemba kan.

Juga, satu lembar kuitansi dari Ferrari Bar & Resto, air softgun merk Walther Pick, 1 pucuk senpi jenis pistol merk buatan pabrikan seri N1911A17S, 1 buah magazin dengan 6 butir peluru aktif kaliber 9 mm, sepatu, kemeja dan tali pinggang.

“Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Pasal 340 dan 338 dari KUHPidana,” dengan hukan mati atau seumur hidup,” ungkap Kapoldasu lagi.

Pengembangan akan terus dilakukan guna mengungkap kasus ini dengan jelas,dan untuk itu sudah ada kesepaka Tan dirinya dengan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Irwansyah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam kasus pembunuhan Marsal Harahap.

Menurutnya secara detail tidak dijelaskan siapa orang berinisial A dan dari kesatuan mana, Kapolda hanya minta jajaran Pangdam I/BB menindak lajuti hasil dari investigasi yang lakukan kepolisian.

Akhir penjelasannya, Kapolda meminta kepada semua pihak untuk ikut berperan membersihkan narkoba dari Sumut.

Realise SMSI

Continue Reading

Popular