Connect with us

SUMSEL RAYA

LSM KPK NUSANTARA Serahkan 10 Berkas Laporan Pengaduan Ke PTSP KEJATI SUMSEL

Published

on

Palembang – “Kami hanya menjalakan tugas sebagai mana ketentuan yang diatur dalam PP 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Dodo Arman Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan setelah meyerahkan 10 (sepuluh) berkas Laporan Pengaduan Paket Pekerjaan Kontruksi di salah satu kabupaten/ kota di provinsi sumatera selatan, yang dia engan menyebut nama kabupaten/ kota. (10/06/2021)

Dodo menegaskan bahwa di LSM KPK Nusantara saat ini memiliki SDM yang cukup.
“Kami memiliki 17 (tujuh belas) Tim Pemantau Investigasi yang masing – masing tim beranggotakan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang, oleh sebab itu saat ini kami memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan banyak control dan pengawasan terhadap kegiatan yang bersumber dari keuangan APBN dan APBD di kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumatera Selatan,”ujarnya.

Selain memiliki Tim yang cukup, Pola kerja Pemantauan Investigasi yang kami lakukan sederhana dan didukung dengan ketersediaan data akurat yang kami akses resmi secara online dari portal milik pemerintah, setelah mendapatkan data yang cukup Tim melakukan Pematauan Investigasi, setelah itu memita klarifikasi atas dugaan – dugaan temuan lapangan dan dilakukan Pelimpahan Laporan Pengaduan Kepada Pihak – Pihak yang Berkompeten untuk dugaan – dugaan temuan yang diyakini kuat ada unsur atau terjadi tindak pidana korupsi.

Menjawab pertanyaan awak media perihal progress Laporan Pengaduan LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan terkait kegiatan Normalisasi Sungai di Kabupaten Empat Lawang, Dodo Arman menjelaskan bahwa selain agenda penyerahan berkas Laporan Pengaduan kedatangan Kami di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga untuk memantau perkembangan Penanganan Laporan Pengaduan tentang Normalisasi Sungai di Kebupaten Empat Lawang, “Tadi kami sudah tanyakan perkembangan Laporan Pengaduan Normalisasi namun hari ini kami belum dapat menemui pihak yang menangani perkara tersebut, untuk mengawal Perkara Normalisasi Sungai di Kabupaten Empat Lawang nanti tanggal 13 Juni 2021 kami sudah mengagendakan jadwal ke Kejaksaan Agung dan ke Kemeterian Sekretariat Negara di Jakarta untuk meminta dilakukan pengawalan terhadap perkara aduan tersebut,”pungkasnya.

LAHAT

Begini Penjelasan Kejari Lahat Atas Isyu Eforia Saweran di Acara Perpisahan

Published

on

By

LAHAT – Desas-desus isyu adanya dugaan oknum Kasi yang menghamburkan uang “Sawer” dalam acara perpisahan Kasi Barang Bukti Dan Barang Rampasan pada Senin tanggal 23 Mei 2022 kemarin di Kejaksaan Negeri Lahat yang sempat viral di Media Sosial dan diberitakan di beberapa media online termasuk sebuah stasiun tivi swasta, juga menyita perhatian khusus oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Agung RI.
Menurut keterangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Nilawati, SH, MH melalui Kasi Inteligen, Faiysal yang disampaikan Staffnya M. Abby Habibullah, SH dan Noval Andika, SH, kronologi awal, pada pagi hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Kejaksaan Negeri Lahat menggelar acara perpisahan Kasi BB yang akan bertugas ke Muko-Muko Provinsi Bengkulu.

Agar acara tersebut terlihat meriah dan menghibur Kasi BB yang akan meninggalkan Markas Kejari Lahat, maka Kajari Lahat meminta semua Pegawai yang sedang tidak bertugas sidang maupun ada pekerjaan internal untuk hadir dan mengikuti acara tersebut.

“Sebelum acara dimulai, memang ada Kajari memberikan beberapa jumlah uang kepada para Pegawai sekedar sebagai uang penyemangat dan suport terhadap acara tersebut supaya terlihat lebih meriah. Namun uang tersebut tidak dihamburkan, melainkan dipegang saja”, demikian dijelaskan Noval.

Mengenai adanya berita yang menyebut bahwa yang dihamburkan dalam video tersebut adalah uang, M. Abby Habibullah, SH dengan tegas mengatakan bahwa yang dihamburkan itu bukanlah uang melainkan kertas yang dipotong-potong hanya sekedar untuk “Euforia” atau wujud perasaan gembira dan bersenang-senang saja.

“Jadi, pas acara berlangsung ada teriakan dari salah satu pegawai (Ayo Pak Kasi, Sawer). Karena ingin menghidupkan suasana agar lebih meriah lagi, Pak Kasi Datun, Oktriadi Kurniawan, SH, MH kemudian langsung masuk ke ruangannya dan meotong-motong kertas HVS hingga seukuran uang kertas”, terang Abby.
Kemudia, lanjut Abby, Kasi Datun kembali lagi ke lokasi acara. Setiba di lokasi acara, Kasi Datun lalu naik ke panggung dan melemparkan lembaran-lembaran kertas yang dipotong-potong tersebut ke arah kerumunan Pegawai yang sedang berjoget.

“Nah, kertas-kertas itulah yang dianggap menghamburkan uang tersebut seperti yang terlihat di video yang beredar itu. Bukan uang Saweran. Sehingga tampak ibu-ibu dan Pegawai lainnya berlomba-lomba memperebutkan kertas tersebut yang ternyata hanyalah kertas biasa, atau istilah orang-orang sekarang itu disebut Prank dimaknai sebagai suatu candaan atau goyonan yang dapat dikatakan membohongi seseorang dan bersifat mempermainkan”, beber Abby.
Oleh seseorang yang hadir dan merekam acara tersebut, video itu kemudian diupload ke sebuah akun Media Sosialnya. Selanjutnya, besar kemungkinan video tersebut diambil dan dijadikan sebuah materi berita.

“Sehingga muncullah berita yang menyebar isyu, bahwa oknum Jaksa Kejari Lahat hamburkan uang saat acara perpisahan itu. Padahal, pewarta yang bersangkutan sama-sekali belum konfirmasi ke kami selaku pihak yang menjadi objek berita. Yang jelas, tidak ada kata Saweran dan hamburkan uang dalam kegiatan itu”, tambahnya.

Setelah berita di sebuah stasiun tv beredar, maka ada beberapa Wartawan yang mengkonfirmasikan hal tersebut ke pihak Kejari Lahat melalui Kasi Inteligen, Faisyal. Oleh Kasi Inteligen, dijawab bahwa hal tersebut tidaklah benar.

Faisyal menegaskan, jika uang Sawer itu adalah kertas dan tisu piring yang dihamburkan untuk membuat acara semakin meriah.
” Itu bukan uang, tapi kertas dan tisu piring. Memang jika dilihat dari jarak jauh nampaknya seperti uang, tapi itu bukanlah uang,” jelas Faisyal.

Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak beropini negatif dulu sebelum memastikan dengan jelas, apakah yang disawer itu benar-benar uang ataukah bukan.

“Namun setidaknya kami dari pihak Kejaksaan Lahat menyampaikan permohonan maaf jika hal yang dilakukan itu mengundang respon baik dari masyarakat maupun media. Dan ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya,” ungkap Faisyal, seperti yang dikutif dari sebuah media online.

Hari ini, disampaikan Abby, pihak Kejari Lahat melalui Kasi Inteligen dan beberapa Staff Intel berangkat ke Kejati Sumsel memenuhi panggilan, guna mengkklarifikasi dan menyamakan persepsi terkait berita-berita yang beredar tersebut.

Bahkan Barang Bukti (BB) potongan kertasnya, disebutkan Abby, diminta oleh pihak Kejati. Itu semua sudah dikumpulkan lagi dan dibawa untuk diserahkan ke Kejati.

“Nanti akan diceritakan hal yang sebenarnya terjadi saat acara kemarin berlangsung. Selanjutnya, bagaimana langkah yang diambil pihak Kejati, itu bukanlah wewenang kita untuk menjawab”, tutup Abby, saat dimintai keterangan, Selasa (24/5/2022). (SMSI LAHAT)

Continue Reading

MUSIRAWAS

Toilet Kantor Sekretariat Bupati Mura “Kumuh”, Tim SMSI Pertanyakan Kinerja Bagian Umum

Published

on

By

MUSI RAWAS,- Kantor Bupati Musi Rawas yang bertempat di Muara Beliti yang terlihat cukup megah, ternyata sarana kebersihan seperti toilet memprihatinkan. Kondisinya kotor dan tidak terawat sehingga banyak burung walet bersarang disana. Hal itu diketahui saat tim Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Silampari ke Toilet sekretariat Kantor Bupati Musi Rawas Lt II, Kamis (19/5/2022).
“Astaghfirullah, kotor nian toilet ini, apakah Pemkab Mura ini sudah tidak punya pekerja lagi dan tidak ada anggaran untuk menjaga kebersihan, atau bagian umum tidak bekerja maksimal,” ucap Nofi.

Lanjut Nofi mengatakan, Dirinya berharap kepada Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud dan Wakil Bupati Hj Suwarti yang telah menerima berbagai penghargaan namun seakan tidak didukung bawahannya.
“Ya, kinerja pejabat bagian umum setda Musi Rawas harus dievaluasi. Jika tidak, akan merusak citra Bumi Serasan Sekantenan yang dikenal bersih,” pinta Nofi.

Sementara itu Plt kepala Bagian Umum (Kabag) Setda Musi Rawas Yuni Ariyanti, SE melalui PPTK Dedek saat di mintai komentarnya lagi tidak berada di tempat.
” Maaf kak, ibu Dedeknya lagi tidak masuk kantor, lagi Dinas Luar, (DL),” jelas salah satu staff nya.

Continue Reading

LAHAT

Pemkab Lahat Siap Tindak Lanjuti Tuntutan Petani Sawit

Published

on

By

Lahat – Pemerintah Kabupaten Lahat menyatakan siap penuhi pernyataaan sikap yang disampaikan oleh DPD Apkasindo (Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Kab. Lahat dalam aksi Damai yang digelar dihalaman Pemka  Lahat, Selasa 17 Mei 2022.

Lebih dari 100 orang Petani Sawit mendatangi tempat kerja Bupati Lahat langsung menyampaikan orasi atas tujuan kedatangannya dibawah kordinator Suwandi Warga Sp3 Desa Sukamakmur Kecamatan Gumai Talang dan langsung diterima Bupati Lahat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Lahat Candra ,SH, MM

Dalam orasinya Suwandi mengatakan bahwa aksi ini dilatar belakangi adanya Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO” yang diduga menyebabkan anjloknya harga TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit sehingga berdampak pada perekonomian rumah tangga petani sawit se-Indonesia.

“Sejak adanya larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO saat ini ekonomi Petani menjadi semakin sulit  untuk bangkit sebab harga TBS Tandan Buah Segar Kelapa Sawit menjadI anjlok darj sebelumnya kisaran  3200 Rupiah sekarang hanya 1000 Rupiah, sehingga kamI meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lahat agar kiranya dapat memcarikan solusi agar Petani Sawit tetap semangat untuk berkebun,”tegasnya.

Ada 3 Tuntutan  dalam aksi yang digelar DPD Apkasjndo antara lain.
1. Meminta Bupati Lahat untuk mengambil kebijakan terhadap turunnya harga TBS Sawit di Kabupaten Lahat;
2. Meminta Bupati Lahat untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan Larangan Ekspor Sawit dan Produk Minyak Goreng serta bahan bakunya;
3. Meminta Bupati Lahat untuk mencabut izin PKS yang membeli dengan sangat murah TBS petani sawit;

Sementara Tujuan Aksi diantaranya adalah :
-Meminta Presiden Joko Widodo, melalui Bupati, Untuk Meninjau Ulang Kebijakan Larangan Ekspor Sawit dan Produk Minyak Goreng serta Bahan Bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS Petani;
-Meminta Bupati mendukung distribusi MGS terkhusus yang subsidi BPDPKS di Kabupaten Lahat;
-Meminta Bupati Lahat supaya memerintahkan Kepala Dinas Perkebunan supaya melakukan investigasi ke PKS-PKS, supaya tidak secara sepihak menetapkan harga TBS Petani, namun harus sesuai dengan penetapan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi.
-Meminta Bupati supaya mendukung pendirian PKS dan Pabrik Minyak Goreng Petani di Kabupaten Lahat.

Usai menyampaikan orasi sekitar  pukul 11.00 hingga pukul 12.00 WIB, bertempat di Ruang Kerja Sekda Lahat dilaksanakan rapat mediasi langsung dipimpin Sekda Lahat . Candra, S.H., M.M. dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Kab. Lahat Vivi Angyama, S.STP., M.Si., Kasat Binmas Polres Lahat AKP Samsuardi, Kanit II/Ekonomi IPDA Dahyan Karni dan 5 orang perwakilan peserta aksi

Sehubungan dengan permasalahan anjloknya harga TBS kelapa sawit mewakili Pemkab Lahat yang disampaikan Sekretaris Daerah akan melakukan langkah-langkah antara lain

1) Membuat surat ke Presiden RI mencabut larangan sementara ekspor Minyak Mentah (CPO);
2) Membentuk Tim Inspeksi Mendadak
(SIDAK) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di seluruh wilayah Kab. Lahat;
3) Membuat surat kepada
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di seluruh Kab. Lahat untuk tetap menerima dan membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani sesuau harga standar yang ditetapkan oleh
Dinas Perkebunan Prov. Sumsel;
4) Sesuai Pergub No. 20 Tahun 2020 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun disarankan petani swadaya atau Koperasi Unit Desa (KUD) untuk segera dimitrakan dengan Pabrik
Kelapa Sawit (PKS) di seluruh Kab. Lahat;
5) Mengundang pimpinan Pabrik Kelapa
Sawit (PKS) dan perwakilan petani
kelapa sawit di seluruh Kab. Lahat untuk dialog dengan bapak Bupati;
6) Berkaitan dengan distribusi minyak goreng dan pabrik minyak goreng diserahkan ke Dinas Perindustrian dan  Perdagangan atau Dinas Koperasi Kab. Lahat.

“Sebelum saudara – saudara hadir disini kami dari Pemerintah Kabupaten Lahat, telah nelakukan Inspeksi ke beberapa Perusahaan Sawit diantaranya PT Lonsum dan PT. SMS yang ada dI Kabupaten Lahat dengan hasil akan nengupayakan kembali harga yang stabil sehingga para Petani Sawit lebih sejahtera,”ujar Candra saat menemui para peserta aksi dihalaman Pemkab Lahat.

Continue Reading

Popular