Connect with us

Lingkungan

PT HKI Siap Sepakati 12 Poin Tuntutan Warga Desa Talang Batu, Ini Isinya!

Published

on

PRABUMULIH – Kendati sempat diwarnai hujan gerimis,akhirnya, pihak perusahaan pelaksana konstruksi proyek jalan tol Indralaya-Prabumulih, yakni PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) melalui sejumlah perwakilannya menanggapi dan berjanji akan merealisasikan tuntutan masyarakat, usai didemo, pada Kamis (30/12/2021) sore.

Hal itu terungkap, setelah Humas PT HKI, Carry Riovani SH membacakan surat kesepakatan pernyataan kedua belah pihak di halaman Mapolsek Rambang Kapak Tengah (RKT), jalan lintas Baturaja-Prabumulih. Bahkan, selain menyepakati 12 poin tuntutan masyarakat, pihak HKI, dijelaskan Carry, juga akan segera melaksanakan perbaikan kerusakan jalan desa Talang Batu mulai besok, Jumat, 31 Desember 2021.

“Hari ini pihak perusahaan sudah mediasi bersama warga , baik dari pihak polres dan Polsek. Di sini kita akan bertanggung jawab mengenai kerusakan jalan warga. Pada intinya besok kita mulai perbaikan jalan akses tegantung dari cuaca. Kalau cuaca tidak mendukung kita tidak bisa memperbaiki. Dengan di dampingi lansung oleh masyarakat setempat. Untuk ke depan kita akan langsung berkoordinasi dengan pihak BPD, Kadus dan masyarakat. Mengenai hal ini kami juga bertanya kenapa tidak sampai ke telinga warga, karena kami tidak mau ada masyarakat, masyarakat lain cemburu tentang ini. Makanya kita mengundang warga ke sini untuk melakukan negoisasi dan mediasi untuk mencari solusi,” imbuh Carry, saat dibincangi usai mediasi bersama perwakilan warga, di depan kantor Polsek RKT.

Ia juga menyebutkan, selain mendata dan segera memberikan kompensasi biaya pengobatan dan perawatan terhadap sejumlah korban yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan, pihaknya juga siap melakukan survey bersama terhadap masalah izin galian C di sekitar lokasi pekerjaan proyek jalan tol.

Terpisah, salah satu tokoh masyarakat desa Talang Batu, Bambang Wijaya berharap pihak HKI untuk segera merealisasikan isi kesepakatan yang dibuat. “Jangan sudah duduk satu meja dan difasilitasi pihak Polres dan Polsek RKT melakukan mediasi, kemudian tidak dipenuhi seperti yang sudah-sudah. Maka akan kami tutup akses jalan desa itu,” tandas Mantan Kepala Desa Talang Batu ini, yang saat dibincangi di damping tokoh masyarakat lainnya, yaitu Indra, yang juga merupakan Mantan kepala desa Air Rambang (Rambang Senuling).

Sementara sebelumnya, massa gabungan dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), Kota Prabumulih, Kamis (30/12/2021) sore, turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di akses pintu masuk jalan Desa Talang Baru atau dekat jembatan layang simpang talang batu.

Puluhan warga yang tergabung dalam massa LSM Masyarakat Rambang Lubai Bersatu (MRLB) Prabumulih-Muara Enim ini meminta pihak pelaksana konstruksi proyek jalan tol Indralaya-Prabumulih, yakni PT HKI agar segera memperbaiki kerusakan jalan desa dan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas proyek jalan tol tersebut.

“Kami mintakan kepada PT HKI untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan jalan desa ini, sesuai isi perjanjian mereka dengan pemerintah kota, pada 2020 kemarin. Masyarakat sudah banyak kecewa karena selalu hanya dijanjikan, apalagi sudah ada beberapa korban akibat kerusakan jalan desa ini,” ujar Sastra Amiadi, Ketua LSM MRLB Prabumulih-Muara Enim, saat menyampaikan orasinya di hadapan massa dan aparat kepolisian gabungan dari Polres Prabumulih dan Polsek RKT, yang mengawal aksi massa tersebut.

Selain meminta bertanggung jawab terhadap sejumlah korban yang mengalami kecelakaan akibat jalan desa rusak dan berlumpur, diduga disebabkan aktivitas pelaksanaan proyek jalan tol, Sastra Amiadi juga mendesak pihak pelaksana PT HKI dan subkon untuk segera memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sesuai peraturan berlaku, salah satunya dengan melakukan reklamasi di sejumlah titik lokasi galian di sekitar lokasi proyek tol.

“Kemudian kami juga akan meminta Bapak Wali kota Prabumulih dan Ketua DPRD Prabumulih untuk segera memanggil pihak pelaksana HKI dan para subkontraktor guna mengecek perizinan galian C atau tanah urug di proyek ini,” tegas pria asli Rambang ini.

“Karena aturannya sudah jelas, apalagi juga sudah ada Perwako-nya yang melarang mengambil tanah galian di wilayah kota Prabumulih,” sambung Sastra, seraya mengancam akan menurunkan massa lebih besar lagi jika permasalahan tersebut tidak ditanggapi serius pihak HKI dan para Subkon.

Dari pantauan, terlihat jalannya aksi massa gabungan ini sempat diwarnai hujan gerimis. Pun demikian aksi damai tersebut tetap berjalan tertib dan mematuhi protokol kesehatan dengan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian gabungan Polres Prabumulih, Polsek RKT, dan Koramil Prabumulih, yang dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Iptu Budianto di dampingi Kasat Binmas Ipda Riki, dan Kapolsek RKT Iptu Kosim. (SMSI Prabumulih)

Editor :Ade SS

Lingkungan

PTBA Gerak Cepat Bantu Warga Terdampak Musibah Erupsi Gunung Semeru

Published

on

By

Tanjung Enim – Musibah bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi Sabtu kemarin 4 Desember 2021 pada pukul 14.50 WIB di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, disikapi gerak cepat PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan mengirimkan sejumah bantuan dan tim rescue.Tim ini dilepas secara resmi oleh General Manajer Pertambangan Tanjung Enim (PTE) PTBA, Venpri Sagara di Kantor Direksi PTBA Tanjung Enim, Ahad (5/12/2021) menuju Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Direncanakan tim ini akan tiba di lokasi kejadian pada hari Senin/6/12/2021.

Guna membantu pelaksanaan respon tanggap darurat, pemberian bantuan logistik, dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat korban erupsi, PTBA menerjunkan 20 anggota Tim Rescue Gabungan PTE yang terdiri dari Team Search and Rescue, Tim Logistik, dan/atau Tim Kesehatan (dokter/paramedis)

Gerak cepat Tanggap Darurat dari Team Rescue Gabungan PTE PTBA ini selaras dengan petunjuk dan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, sehubungan dengan terjadinya erupsi awan panas guguran pada aktivitas Gunung Api Semeru Jawa Timur, dimana menimbulkan korban pada masyarakat sekitar, termasuk kerusakan rumah, bangunan/gedung, kendaraan dan sarana prasarana lainnya.

Dihadapan 20 personel Team Gabungan PTE PTBA, Venpri yang didampingi Senior Manajer CSR diwakili oleh Manajer Keuangan CSR Laurentius Agus Haryadi dan Manajer Humas, Komunikasi dan Adm Korporat diwakili Spesialis Hubungan Pemerintah dan Media Sugandhi Syarif menyampaikan ucapan selamat menjalankan tugas mulia sebagai wakil perusahaan dalam upaya meringankan beban para korban erupsi Gunung Semeru.

Venpri mengingatkan agar setiap anggota tim selalu menjaga kesehatan, tetap solid, dan jangan lupa sholat serta jaga kekompakan tim. Selain itu ia juga berpesan agar tetap melakukan koordinasi dengan baik dengan anggota tim rescue lain yang juga memiliki tujuan sama yaitu membantu para korban.

“Semoga selamat sampai di tujuan serta dapat bertugas membantu masyarakat yang tertimpa musibah disana. Satu lagi saya berpesan, hendaknya seluruh tim yang bertugas senantiasa menjaga nama baik perusahaan yang kita cintai ini,” ucapnya.

Sementara itu Sugandhi mengatakan bantuan yang disalurkan dari PTBA berupa kebutuhan pokok terdiri dari air mineral, makanan siap saji, terpal, selimut, dan jas hujan dengan total nilai bantuan sebesar Rp 125 juta. Sedangkan untuk bantuan obat-obatan dan keperluan medis yang diberikan yaitu masker, obat hipertensi, dan salep luka bakar total senilai Rp 76 juta.

Sugandhi menyebutkan 20 orang Tim Rescue tersebut terbagi atas Team Rescue 1 sebanyak 6 orang, Team Rescue 2 sebanyak 6 orang, Tim Dokter dan Paramedis sebanyak 4 orang, Tim CSR sebanyak 2 orang, dan Tim Humas sebanyak 2 orang.

“Direncanakan Tim Rescue Gabungan PTE berada di lokasi erupsi Gunung Semeru selama kurang lebih satu minggu,” tutup Sugandhi.

Berikut nama-nama Tim Rescue Gabungan Pertambangan Tanjung Enim :

Team Rescue-1 : Halim Arahman (koordinator), Rusdan Sidik, Tri Agustian , Wahyu wendi, Diki kurniawan, Jaya apandi

Team Rescue-2 : Purnomo Ipunk (koordinator), Adhe Pranata, Tri Sutrisno, Martaleo, Joko pranyoto, Riskal Kharisandar

Tim Medis terdiri dari dr. Renal.Yusuf, dr. Yudi Kartasasmita, Ahmad Affandi, Fadil Hutomo

Tim CSR terdiri dari Junardi sebagai Koordinator tim dan Erizaldi sebagai anggota serta tim Humas terdiri dari Sugandhi Syarif dan Didi Priyono.
Realise : Humas PTBA.

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Tim Pengacara Mardansyah & Rekan Siap Gugat PT. PCM Ke Pangadilan Negeri Lahat

Published

on

By

LAHAT SUMSEL, – Perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Prisma Cipta Mandiri (PCM) dilaporkan warga secara Gugatan Perwakilan Kelompok atau “Class Action” ke Pengadilan Negeri (PN) Lahat.

“Laporan itu telah diterima oleh pihak PN Lahat bernomor 4/Pdt/2021/PN LT tertanggal 19 Januari 2021,” jelas pengacara warga, Herliansyah SH MH didampingi Mardansyah SH dan Jony Meki Wijaya SH saat ditemui awak media di kantor hukumnya bilangan Kelurahan Bandar Jaya. Selasa (26/1/2021).

Diungkapkan Mardansyah, pihaknya bertindak selaku kuasa khusus dari Penggugat selaku Pemilik Lahan dan Perwakilan Kelompok Tani (Koptan) Kecamatan Kikim Timur. Yakni Eka Octavia, Harmedi dan Nasomudin serta Agus Riansyah.

Perlu diketahui, sambungnya, PT PCM kantongi Hak Guna Usaha (HGU) seluas 15 ribu Hektar dengan produksi utama Buah Sawit dan CPO yang semestinya didalam HGU tersebut ada Perkebunan Plasma minimal 20 persen dari luas HGU yaitu sekitar 3000 Hektar.

“Aturan itu tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Namun kenyataannya, disana tidak ada Perkebunan Plasma. Jadi dugaan kami sangat kuat bahwa pihak perusahaan itu menabrak atau melanggar Undang-Undang tersebut,” urai Mardansyah.

Atas ulah perusahaan, lanjutnya, Pihak yang paling menderita dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Kikim Timur Khususnya masyarakat Desa Cecar, Desa Patikal Lama dan Desa Bungamas yang seharusnya mendapat Perkebunan Plasma.

“Kami menyimpulkan perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dan, kami menuntut agar Tergugat segera membangun Perkebunan Plasma yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah adanya putusan Pengadilan,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakannya, warga yang dikuasakan kepadanya selaku Tergugat juga menuntut ganti rugi yang telah dirincikan dengan total sejumlah Rp 252 Milyar.

“Saksi-saksi dan bukti telah kami siapkan, kami berharap kasus ini bisa diproses secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita ini,” pungkas Mardansyah.

Terpisah, pihak PT PCM sampai berita ini ditayangkan belum bisa dikonfirmasi. Nomor handphone pihak perusahaan yang dipegang media ini ketika beberapa kali dihubungi bernada tak aktif.***

Liputan : Barab Dafri. FR /Ade

Continue Reading

Popular